PERBANKAN SYARIAH

BAB I
PENDAHULUAN

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Namun, fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh individu-individu. Sehingga belum dikenal istilah perbankan Islam atau perbankan syariah.
Lahirnya ekonomi Islam, termasuk di dalamnya perbankan syariah disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ajaran agama yang melarang riba dan menganjurkan sadaqah. Kedua, timbulnya surplus dollar dari negara-negara penghasil dan pengekspor minyak dari Timur Tengah dan negara-negara Islam di mana mereka pada akhirnya membutuhkan institusi keuangan Islami untuk menyimpan dana mereka.
Di Indonesia ekonomi syariah mulai dikenal sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Selanjutnya ekonomi berbasis syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada dasarnya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai bukti ketaatan dan ketundukan masyarakatnya pada Allah dan Rasul-Nya.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian, dasar hukum, dan tujuan berdiri
Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Misalnya, usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dan lain-lain, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.
Dari semua agama samawi, tidak ada satupun yang menghalalkan praktik riba dan ini termuat dalam:
1. Perjanjian lama kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 “jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya.”
2. Deuteronotif (kitab ulangan) pasal 23 ayat 19 “janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu uang maupun bahan makanan atau apa saja yang dapat dibungakan.”
Dalam al-Qur’an, banyak disebutkan larangan praktik riba antara lain:
1. Q.S. al-Baqarah : 275-276
2. Q.S. Al-Baqarah : 278-279
3. Q.S. Ali-Imron : 130
4. Q.S. An-Nisaa’ : 161
5. Q.S. Al-Rum : 39

Perbankan syariah dapat dilaksanakan di Indonesia berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip syariah, maka sistem perbankan Indonesia saat ini, di samping bank konvensional yang kita kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan syariah.
Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan dasar dari perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (financial instruments) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah.
Adapun tujuan lain berdirinya bank syariah adalah sebagai berikut:
Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bemuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana usaha-usaha tersebut dilarang oleh Islam.
Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kalangan miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif menuju terciptanya kegiatan berusaha yang produktif.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari kemelut ekonomi yang diakibatkan inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat di antara lembaga keuangan.

B. Perbedaan antara Bank Syariah dan Konvensional
Secara sederhana, perbedaan antara bank syariah dan konvensional dapat dilihat pada tabel berikut.
Perbedaan antara bank syariah dan konvensional
No. Bank Syariah Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja. >< Besarnya imbalan disesuaikan keuntungan.
Sumber: Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi ke Lima.

C. Sejarah lahir dan berkembangnya Bank Syariah di berbagai negara
Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar. Ia mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.
Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.
Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antarpemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.
Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977), serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit Presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Saat ini, terdapat tak kurang dari 50 bank syariah di seluruh dunia.
Berikut ini akan disajikan tabel perkembangan bank syariah di dunia selama kurun waktu 1940 – 1980.
Perkembangan Bank Syariah di Dunia Selama Kurun Waktu 1940 – 1980
Tahun Keterangan
1940: Rintisan Bank Syariah di Malaysia, untuk mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional.
1963: Berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank, di Mesir, oleh Ahmad El Najjar.
1967: Mit Ghamr ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt.
1969: Muncul gagasan kolektif pembentukan Bank Syariah pada Konferensi Negara-negara Islam se-dunia di Malaysia.
1970: Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian Bank Syariah pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI di Karachi.
1972: Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank.
Maret 1972: Usulan/proposal Delegasi Mesir diagendakan kembali dan memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan.
Juli 1973: Para ahli yang mewakili Negara Islam penghasil minyak membicarakan Pendirian Bank Syariah dan terumuskanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Mei 1974: Pembahasan AD/ART yang telah dirumuskan.
1974: Berdiri Islamic Development Bank dengan modal awal 2 miliar Dinar atau sama dengan 2 miliar SDR (Special Drawing Rights) IMF.
Awal 1980-an: Bermunculan Lembaga Keuangan Syariah di Mesir, Sudan, negara-negara di wilayah Teluk, Malaysia, Pakistan, Inggris, Denmark, Bahmas, Swiss, dan Luxemburg.
Sumber: http://www.lebi.fe.ugm.ac.id

D. Perbedaan IDB, Bank Syariah, dan BPRS
IDB atau Islamic Development Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan bantuan finansial bagi pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank syariah di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting untuk dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Bank ini lahir pada bulan Oktober 1975 dengan beranggotakan 22 negara pendiri. Lahirnya IDB diprakarsai oleh OKI atau Organisasi Konferensi Islam.
Bank syariah, sebagaimana pembahasan di halaman sebelumnya, adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah sesuai dengan Pasal 2 PBI 6/17/PBI/2004.

E. Perkembangan dan pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia
Konsep untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970-an, yaitu tahun 1974 dalam seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah, dan tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Tetapi, hal tersebut tidak dapat secara cepat dapat diterapkan, hal ini karena:
1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No.14/1967.
2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Penanam modal belum ada, karena pada saat itu pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.
Kemudian gagasan mengenai bank syariah muncul kembali pada tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi mengenai liberalisasi industri perbankan. Setelah dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.
Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI, dengan saham awal sebesar Rp 84 miliar. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.
Hingga akhir tahun 2007 terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 26 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero)dan juga terdapat 114 BPRS.
Pada akhir tahun 2006, total asset perbankan syariah mencapai Rp 26,7 triliun. Kemudian akhir tahun 2007, mencapai Rp 36,5 triliun sehingga ada peningkatan sebanyak 36,7 %. Sedangkan pertumbuhan bank umum hanya 17,3%. Dari keseluruhan data tersebut, jumlah nasabah per Januari 2008 mencapai 2,98 juta nasabah.

F. Peraturan hukum terkait dengan Bank Syariah
Secara teoritis bank syariah baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan bank syariah bahkan lebih kemudian. Eksistensi bank syariah secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPI, namun hanya menyebutkan: "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah".
Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frase "Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil" dan di penjelasannya disebut "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frase "Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil" yang dalam penjelasannya disebut "Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil".
Kesimpulan bahwa "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut
ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.
Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktikkan gagasan perbankan berdasarkan syariah Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal:
1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, di mana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan MUI.
Pada saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut di atas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Syariah. Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).
Pada tahun 1998 eksistensi Bank syariah lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syariah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni:
1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan Bank Syariah, pada tanggal 23 Februari 2000 Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni:
1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar
Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka
menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan
3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah
Bank Indonesia (SWBI), yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktik perbankan konvensional.
Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

G. Dampak pertumbuhan Bank Syariah bagi perkembangan bisnis syariah lainnya
Dalam sistem keuangan konvensional tidak tercipta keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil. Seluruh asset dan aktifitas ekonomi dikendalikan oleh transaksi-transaksi yang didasari oleh suku bunga sehingga menjadi salah satu sebab orang meminta uang untuk motif spekulasi dan kecenderungan meninggalkan motif transaksi sudah menjadi fenomena yang mengglobal. Sehingga perkembangan sektor moneter jauh meninggalkan sektor riil.
Dalam perbankan syariah harus terjadi keterikatan dan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter tidak boleh berjalan sendiri meninggalkan sektor riil. Keterikatan pada akad-akad syariah bersifat mutlak, maka pada sisi asset tidak akan terjadi perubahan pada marjin walaupun bunga berubah, karena harga jual telah disepakati di awal akad. Sementara pada akad pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, pendapatan bagi hasil bank akan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor riil. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha dikarenakan sistem bunga bank tidak ada di dalam bank syariah. Sehingga pendapatan per kapita naik, produksi meningkat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi nasional meningkat pula.
Menurut Prof. Mas'udul Alam Choudury seorang pakar ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar harus dikaitkan dengan sektor riil atau sesuai dengan kebutuhan sektor ini, sehingga pertumbuhan money supply sama dengan pertumbuhan output. Berbeda dengan sistem bunga, di mana money supply jauh di atas keperluan sektor riil, hal ini pula yang menjadikan terjadinya instabilitas pada harga uang yang mengundang spekulasi dalam money demand. Pertumbuhan ekonomi dengan karakteristik seperti ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sangat rapuh atau yang biasa disebut sebagai bubble growth economy.

H. Prospek, kendala, dan strategi pengembangan Bank Syariah
Segala sesuatu perlu proses. Begitu pula halnya dalam pengembangan bank syariah. Dalam pengembangan tersebut, terdapat prospek, kendala yang dihadapi, dan strategi apa yang harus dilakukan.
Prospek bank syariah di Indonesia, antara lain sebagai berikut:
1. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
2. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku ekonomi secara Islami semakin tumbuh.
3. Potensi investasi dari negara Timur Tengah dalam industri perbankan syariah nasional.
4. Berkembangnya instrumen keuangan syariah yang diharapkan akan semakin menarik industri perbankan syariah nasional.
Sedangkan kendala yang dihadapi oleh industri perbankan syariah, antara lain sebagai berikut:
1. Masih banyak umat Islam di Indonesia yang belum memahami dan mengenal perekonomian yang berbasis syariah secara menyeluruh.
2. Dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi belum memadai.
3. Jaringan bank syariah masih sangat terbatas.
4. Sumber daya insani yang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah masih kurang.
5. Minimnya gerakan sosialisasi ekonomi syariah.
6. Masyarakat sudah terlanjur lekat dengan praktik-praktik perbankan konvensional.
7. Tingkat kesiapan bank syariah menghadapi pasar bebas.
Untuk itu diperlukan strategi dalam mengembangkannya, antara lain sebagai berikut:
1. Mengupayakan edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi.
2. Penyederhanaan dan kemudahan dalam membuka kantor outlet.
3. Menyediakan informasi pasar/permintaan jasa perbankan syariah.
4. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan atau jenjang pendidikan yang memasukkan kurikulum perbankan syariah.
5. Mengharuskan pelaku ekonomi syariah memiliki worldview yang menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupannya dan komitmen mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.
6. Mengoperasionalisasikan secara konsisten filosofi dasar bank syariah yang berbeda dengan filosofi dasar bank konvensional.
7. Melakukan standardisasi kualitas di tingkat internasional.

BAB III
KESIMPULAN

Perbankan syariah merupakan solusi yang harus dijalankan dalam membangun sistem ekonomi yang kuat yang berbasis kerakyatan dan keadilan. Sistem perbankan syariah akan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor usaha (riil), menjalin kemitraan, tidak rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro (krisis moneter), dan terbebas dari negative spread. Sistem perekonomian Islam akan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia tanpa sedikitpun melanggar ketentuan dan hukum Allah.

LAMPIRAN 1

Kami telah melakukan observasi atau wawancara pada salah satu BUS, yaitu Bank Syariah Mandiri cabang Rawamangun – Jakarta. Berikut ini hasil wawancara kami dari segi analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threatment).
a. Strength (kekuatan)
 Tingginya permintaan nasabah terhadap produk syariah.
 Sosialisasi produk dan bisnis syariah yang telah meluas.
 Produk yang kompetitif dengan produk bank konvensional.

b. Weakness (kelemahan)
 Kurangnya kualitas dan kuantitas SDI.
 Pelayanan yang masih kurang maksimal.
 Biaya operasional yang kurang kompetitif dengan bank lain.
 Kurangnya penguasaan teknis terhadap produk.
 Terbatasnya jangka waktu pembiayaan sedangkan kemampuan, penghasilan, dan daya beli masyarakat sedang menurun.

c. Opportunity (peluang)
 Lingkungan yang strategis dan masyarakat yang cukup terpelajar.
 Minat masyarakat yang tinggi terhadap produk bank syariah.
 Keinginan masyarakat bertransaksi berdasarkan prinsip syariah.

d. Threatment (tantangan)
 Telah dikenalnya bisnis perbankan yang berbasis syariah di Indonesia. Sehingga perlu ada peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas SDI.
 Permintaan nasabah yang tinggi terhadap produk bank yang berlandaskan syariah, sehingga bank syariah harus mampu menyediakan produk-produk yang kompetitif dengan bank konvensional.
 Bank syariah harus mampu mengubah persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa sistem bagi hasil kurang menguntungkan dibanding sistem bunga pada bank konvensional.

Referensi:
Bank Indonesia. 2006. Buku Saku Perbankan Syariah.
Karim, Adiwarman A. 2007. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke Tiga. Rajawali Pers: Jakarta.
Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. 2007. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta.
Majalah Perbankan no. 123 (Desember 2007 – Januari 2008).
Republika. 2008. Direktori Syariah 2008.
Rifai, Moh. 2002. Konsep Perbankan Syariah. Wicaksana: Semarang.
Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi ke Lima. LPFEUI: Jakarta.
Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
Sumitro, Warkum. 2002. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BMI & Takaful di Indonesia. Rajawali Press: Jakarta.
Wirdyaningsih, dkk. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Kencana Prenada Media: Jakarta.
id.wikipedia.org
http://www.muamalatbank.com
http://www.sebi.ac.id
http://www.lebi.fe.ugm.ac.id
http://www.republika.co.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: